ways-of-knowing.com – Kebijakan ini adalah langkah signifikan dalam mengubah pengeboran minyak rakyat dari sektor ilegal dan rawan konflik menjadi produktif dan legal. Tak hanya memberi manfaat ekonomi bagi warga, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan produksi migas nasional serta menjaga lingkungan dan ketertiban hukum.
1. Latar Perubahan Kebijakan
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menerbitkan Permen ESDM No. 14/2025 pada 3 Juni 2025 yang melegalkan status hukum terhadap sumur minyak rakyat lama—bukan membuka izin baru bagi pengeboran—dengan tujuan menertibkan dan meningkatkan produksi nasional.
- Sumur-sumur ini sudah lama beroperasi secara ilegal di wilayah seperti Blora, Bojonegoro, Muba, Aceh, Jambi, dan sejumlah lokasi lainnya, menghasilkan 15.000–20.000 barel minyak per hari.
2. Mekanisme Legalitas dan Penyaluran
- Hukum melegalkan hanya sumur yang sudah aktif sebelum kebijakan, bukan pengeboran baru .
- Minyak hasil produksi rakyat dapat dijual langsung ke Pertamina atau melalui perjanjian dengan KKKS yang ada di wilayah kerja, sehingga produksi terintegrasi dan pendapatan warga lebih jelas.
3. Pengawasan & Penegakan Hukum
- Bahlil membentuk Ditjen Penegakan Hukum Migas di bawah ESDM, melibatkan personel dari Kejaksaan, Mabes Polri, KPK, dan TNI, untuk menangani aspek legal, lingkungan, serta pengawasan.
- SKK Migas kini turut memetakan dan memasukkan sumur rakyat lama ke dalam wilayah kerja perusahaan migas, agar seluruh produksi terekam dan terlindungi.
4. Respons Masyarakat & Pihak Terkait
- MUI mendukung rencana ini karena memberi legalitas terhadap masyarakat yang sudah lama menggantungkan hidup dari sumur tersebut.
- Kompas mencatat ratusan ribu warga—terutama di Muba—terlibat dalam pengeboran ini, dan tanpa regulasi sebelumnya, mereka kerap menghadapi risiko hukum besar.
5. Dampak & Implikasi
| Aspek | Dampak & Manfaat |
| Ekonomi Warga | Warga mendapat akses pasar yang jelas, harga layak, dan penghasilan stabil. |
| Produksi Migas | Potensi tambahan lifting migas nasional sebesar ±15.000–20.000 barel/hari. |
| Legalitas & Suistainability | Lingkungan dan hak masyarakat terlindungi melalui pengawasan resmi. |
| Ketertiban Hukum | Produsen ilegal tidak akan diseret ke ranah pidana jika mengikuti regulasi. |
6. Suasana Ke Depan
- Pemerintah fokus menertibkan sumur lama, bukan membuka ekspansi sektor rakyat baru.
- Selanjutnya, SKK Migas akan merilis petunjuk teknis pengelolaan Website, pengawasan lingkungan, dan perjanjian produksi, sesuai arahan Permen.
- Warga dengan sumur legal kini akan diberikan bimbingan teknis dan kontrol mutu agar pengeboran mereka terpadu dengan standar nasional migas.